Pada dasarnya Direktorat Jenderal sangat berkepentingan dalam melaksanakan perhimpunan data dan informasi perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan menjadi fokus DJP dalam mengemban perannya sebagai pengawas dalam rangka terlaksananya ketentuan ketentuan di perpajakan.

Definisi data dan informasi

Data dan Informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

Adapun jenis data dan informasi yang dihimpun dari Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan meliputi :

Instansi pemerintah meliputi

Lembaga meliputi :

Asosiasi meliputi :

Sedangkan penetapan instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi yang wajib memberikan Data dan lnformasi selain daftar diatas ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan(PMK). Sampai saat ini PMK tersebut belum diterbitkan.

Untuk sanksi yang akan diberlakukan apabila pihak-pihak diatas enggan memberikan data yakni Pasal 41C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah)"

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara :

1. Secara langsung

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung melalui:

2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar;

3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar;

4. e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP).

Untuk kemudahan penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak, maka KPP telah membuat fasilitas berupa penyampaian SPT Tahunan melalui DROPBOX. Drop Box ditempatkan di KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis, lokasi pemberi kerja yang mempunyai karyawan yang banyak atau tempat-tempat tertentu lainnya paling lama sampai dengan tanggal 30 April. Jadwal dan Lokasi Drop Box dapat dilihat di www.pajak.go.id, menghubungi Kring Pajak 500200 atau KPP terdekat.

Untuk penyampaian SPT Tahunan dengan kriteria tertentu yang meliputi :

HARUS disampaikan secara langsung ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Selain itu, SPT dapat disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP tempat Anda terdafar atau secara e-Filing.

Dan berikut tata cara penyampaian SPT Tahunan :

Prosedur penyampaian SPT secara langsung 

Prosedur penyampaian SPT melalui pos /jasa ekspedisi/kurir 

Prosedur penyampaian SPT dengan e-Filing melalui Website DJP 

Prosedur penyampaian SPT dengan e-Filing melalui perusahaan ASP

Kelengkapan SPT Tahunan Orang Pribadi

Kelengkapan SPT Tahunan Badan 

Apabila SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak melalui Pos/jasa ekspedisi atau secara langsung namun bukan di KPP tempat WP terdaftar ternyata tidak lengkap (tidak dilakukan penelitian kelengkapan di depan) maka tindak lanjutnya antara lain :

Apa hal-hal yang dapat menjadikan SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan seluruh stakeholders perpajakan, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. 84/PJ/2011 ditegaskan mengenai "Pelayanan Prima". Adapun pelayanan yang diberikan adalah :

Waktu pelayanan

Waktu pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Selisih waktu antara jam kerja (pukul 08.00 s.d pukul 17.00) dengan jam pelayanan digunakan untuk persiapan dalam memberikan layanan (doa dan spirit pagi, pengarahan. merapikan dan menyelesaikan administrasi layanan pada hari tersebut) dan pada jam istirahat, pelayanan tetap diberikan dengan cara mengatur secara bergiliran petugas yang bersitirahat dan menambah jumlah petugas jika TPT terlihat antrian yang panjang;

Petugas Help Desk

Yang bertugas di TPT dan help desk adalah pegawai yang sudah memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat termasuk pengetahuan perpajakan. Jadwal petugas di bagian konseling (helpdesk) diatur oleh Kepala Kantor. Kepala kantor menunjuk supervisor harian yang bertanggung jawab atas pemberian layanan di TPT dan helpdesk yang bergiliran.Petugas TPT adalah pegawai DJP (termasuk satpam yang ditugaskan) Pegawai yang tidak bertugas tidak diperkenankan berada di area TPT. Pegawai yang ditempatkan di TPT harus memiliki kriteria sebagaimana butir d.ii tersebut di atas;

Area Kantor

Area kantor dibagi menjadi 2 (dua) yaitu area umum (public area) dan area terbatas (restricted area). Pada area umum, Wajib Pajak boleh dengan bebas keluar masuk tanpa menggunakan atribut tertentu untuk mendapatkan pelayanan perpajakan yang baik sesuai dengan standar mutu pelayanan. Pada area terbatas, pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan secara bebas keluar masuk dalam area tersebut untuk mendapatkan pelayanan perpajakan. Wajib Pajak yang memerlukan pelayanan pada restricted area harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

• Mengisi buku tamu dengan menyatakan secara jelas tujuannya; 
• Meninggalkan KTP atau kartu identitas lain untuk ditukar dengan kartu tamu; 
• Ada petugas yang menunjukkan/mengantar Wajib Pajak menemui pegawai yang dituju. 

Hal-hal yang mesti diperhatikan :

Pegawai yang berhubungan langsung dengan para Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit pelayanan, dengan cara ; 

• bersikap hormat dan rendah hati terhada tamu
• petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu 
• selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) 
• mengenakan kartu identitas pegawai di dada 
• menyapa tamu yang datang dengan menanyakan misalnya, "selamat pagi/siang/sore, apa yang dapat kami bantu Pak/Bu?" 
• dengarkanlah baik-baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, jangan melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik (melalui handphone/earphone) 
• jika perlu, mintalah nomor telepon tamu untuk dapat dihubungi 
• hindarilah mengobrol atau bercanda berlebihan dengan sesama petugas, atau Wajib Pajak yang dilayani 
• tata waktu berkonsultasi dengan seefisien mungkin 
• sedapat mungkin, dalam menyerahkan dokumen/tanda terima kepada Wajib Pajak dengan menggunakan kedua tangan 
• Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan Wajib Pajak, petugas memohon maaf kepada Wajib Pajak dan digantikan oleh petugas lain

Siaga melayani pertanyaan Wajib Pajak

Bila ada pertanyaan yang tidak dijawab petugas, petugas meminta waktu untuk menghubungi supervisor/atasannya, atau bila persoalan agak kompleks dapat dipersilakan ke ruangan konsultasi tyang ditangani oleh petugas yang kompeten (misalnya, Account Representative (AR), Auditor, Kepala Seksi)

Dalam hal petugas adalah AR yang pada saat bersamaan menerima tamu yang merupakan Wajib Pajak tanggung jawabnya, maka tamu lain ditangani oleh AR atau petugas lain

Cepat Tanggap

Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak; 

• petugas agar memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik 
• untuk lebih meyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/leaflet/buku petunjuk teknis pelayanan 
• minimal satu software peraturan perpajakan (tax knowledge) telah diinstal di komputer TPT 
• bila petugas TPT belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, jangan memaksakan diri. Segera informasikan ke petugas lain, supervisor/atasan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak, agar Wajib Pajak tidak ditanya berkali-kali 
• bila petugas TPT belum bisa memberikan jawaban yang memadai dan Wajib Pajak harus menemui petugas lain dalam menuntaskan permasalahannya, petugas TPT diharapkan untuk meminta maaf misalnya dengan pernyataan : " Mohon maaf, saya belum dapat membantu Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu, permasalahan ini akan saya teruskan kepada rekan kami yang lain/atasan saya untuk membantu Bapak/Ibu". 
• jika dimungkinkan, jabatlah tangan Wajib Pajak dan mengucapkan terima kasih pada saat tamu akan meninggalkan tempat 

Petugas Keamanan

Setiap tamu yang datang ke TPT, harus ada petugas keamanan (tenaga satuan pengamanan) yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilakan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian

Antrian

Bila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama, maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan dan tetap ramah, misalnya dengan menggunakan kalimat " Maaf Bapak/Ibu, mohon menunggu sebentar karena kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu" . Akan lebih baik lagi bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu, misalnya " Kami akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5-10 menit, setelah itu Bapak/Ibu akan kami panggil kembali. Terima kasih" 

Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Bila terjadi aliran listrik atau sistem sedang rusak/terganggu yang mengakibatkan petugas TPT tidak dapat melayani dengan baik, sehingga Wajib Pajak menjadi tidak sabar/marah, harus memperhatikan antara lain :

• petugas meminta maaf atas situasi/ketidaknyamanan ini 
• memberikan informasi bahwa listrik padam atau sistem sedang rusak 
• memberikan informasi lamanya waktu yang dibutuhkan, bila pekerjaan dilakukan secara manual (biasanya lebih lama dari pekerjaan by system) 
• menanyakan kesediaan Wajib Pajak untuk menunggu 
• menanyakan nomor telepon yang dapat dihubungi apabila Wajib Pajak memilih untuk meninggalkan KPP untuk sementara waktu 
• memberitahu Wajib Pajak saat suasana sudah kembali normal dan proses sudah selesai 
• jika memungkinkan, disediakan minuman ringan kepada Wajib Pajak yang sedang menunggu, misalnya dengan pengadaan dispenser dan lainnya 

Berkas kurang lengkap dari Wajib Pajak

Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak, misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara gamblang dan ramah, sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

Benchmarking seringkali menjadi pintu masuk oleh Account Representative dalam menilai tingkat kewajaran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pengertian Benchmarking
adalah suatu proses sistematik dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dalam melakukan benchmarking, suatu organisasi membandingkan nilai-nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding dengan tujuan menentukan langkah-langkah yang sistematik dan terarah dalam mencapi tujuan yang diharapkan

Benchmarking ala Direktorat Jenderal Pajak
Model benchmarking umum digunakan dalam dunia bisnis. Namun oleh Direktorat Jenderal Pajak, model ini ini diadopsi dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dengan asumsi bahwa Wajib Pajak yang memiliki karakteristik yang sama akan cenderung memilki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili karakteristik Wajib Pajak yang bersangkutan. Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking.

Karakteristik Total Benchmarking
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-96/PJ/2009 Tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatnya disebutkan bahwa Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut :

Tujuan Total benchmarking

1. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak
2. Membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya

Manfaat Total Benchmarking

1. Supporting tools bagi program intensifikasi/ penggalian potensi
2. Alat bantu dalam penghitungan tax gap

Proses dan Metode penetapan Benchmark

1. Nilai masing-masing benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak
2. Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
3. Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan benchmark adalah data internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari : Elemen-elemen Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan, Elemen-elemen Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Elemen-elemen transkrip Laporan Keuangan
4. Beberapa Wajib Pajak yang dipilih sebagai sampel dari populasi masing-masing kelompok usaha. Pemilihan dilakukan secara judgemental dengan mempertimbangkan sampel tersebut harus memiliki nilai rasio-rasio yang dianggap baik dan wajar dalam kelompok usahanya
5. Penentuan nilai benchmark dilakukan dengan menghitung rata-rata rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang diambil sebagai sampel, dengan menggunakan metode penghitungan rata-rata tertimbang (weighted average)

Macam-macam Rasio Benchmark
Rasio-rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio-rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Rasio- rasio tersebut meliputi :

1. Gross Profit Margin (GPM)
2. Operating Profit Margin (OPM)
3. Pretax Profit Margin (PPM)
4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)
5. Net Profit Margin (NPM)
6. Dividend Payout Ratio (DPR)
7. Rasio PPN (pn)
8. Rasio Gaji/Penjualan (g)
9. Rasio Bunga/ Penjualan (b)
10. Rasio Sewa/ Penjualan (s)
11. Rasio Penyusutan/ Penjualan (py)
12. Rasio Penghasilan Luar Usaha / Penjualan (pl)
13. Rasio Biaya Luar Usaha/ Penjualan (bl)
14. Rasio Input Lainnya/ Penjualan (x)

Kerahasiaan Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penundaan Pembayaran Pajak

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

Pengangsuran Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.

Pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Pengurangan PBB

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

Pembebasan Pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :

Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.  Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Pajak Ditanggung Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

Insentif Perpajakan

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

Keberatan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Syarat pengajuan keberatan adalah :

Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan banding harus membayar minimal 50% dari utang pajak yang diajukan banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Peninjauan Kembali (PK)

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Ada 2 macam Sanksi perpajakan,

1.   Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

a.   Sanksi Adrninistrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari     jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

 b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c.   Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2.   Sanksi Pidana

Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada. 

          Sumber : Indonesian Tax Review

Kadang-kadang Wajib Pajak awam kurang memahami perbedaan antara Pemotongan dan Pemungutan Pajak. Banyak istilah ini dipakai dalam komunikasi antara AR dan Wajib Pajak yang baru mengenal soal pajak dan dipakai dalam beberapa surat, seperti Bukti Potong, Bukti Pungut dan lain-lain. Lalu apakah perbedaan antara kedua hal diatas. Berikut perbedaanya :

Pemotongan Pajak 

Berikut beberapa hal penting terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara antara lain :
1. Pengenaan tari lebih tinggi apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP :

2.  Batasan transaksi pengadaan barang yang harus dipungut PPh pasal 22. 

     Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu :

3.  Batasan transaksi pengadaan barang dan jasa yang harus dipungut dan disetor sendiri PPN dan PPn BM

     Bendahara tidak perlu memungut PPN dan PPn BM terhadap :

4.  Bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan

5.  Bendhara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1(satu) bulan setelah tahun kalender berakhir

6.  Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyerahan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari lbnur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

7.  Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Untuk kode jenis/akun pajak dan kode jenis setoran yang harus diisi dalam SSP tersebut dapat dilihat apda Lampiran II Peraturan Dirjen pajak No. PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SSP

8.  Dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme LS maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun SSP tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan
9.  Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Surat Penerimaan Pajak (NTPN)
10.  Bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan
11.  Jatuh tempo Penyetoran dan Pelaporan Pajak

12. Sanksi Adminstrasi